Kabupaten Nias – Pemerintah Kabupaten Nias mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal, pada Senin (20/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si, dan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan ini diikuti secara daring oleh para pejabat pimpinan tinggi madya kementerian/lembaga, gubernur, serta bupati dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran.
Dari Pemerintah Kabupaten Nias, rapat ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Asisten Sekda, Plt. Inspektur Daerah, Kabag Perekonomian Setda, serta Kabid Perkim PSU Dinas PKP2LH bersama jajaran terkait lainnya. Seluruh peserta mengikuti jalannya rapat secara virtual dengan penuh perhatian terhadap materi yang disampaikan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Samson P. Zai, S.H., M.H., dalam arahannya menegaskan pentingnya peran aktif perangkat daerah dalam melakukan monitoring harga kebutuhan pokok secara berkelanjutan. Ia meminta agar laporan kondisi terkini disampaikan secara berkala sebagai langkah strategis dalam menjaga inflasi tetap terkendali serta memudahkan pengambilan kebijakan secara cepat dan tepat.
Selain itu, Sekda juga menekankan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas pasokan dan distribusi barang. Optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dinilai sangat penting agar setiap potensi gejolak harga di lapangan dapat segera diantisipasi. Melalui keikutsertaan dalam rapat ini, Pemerintah Kabupaten Nias menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya di bidang pengendalian inflasi, penyediaan perumahan, dan jaminan produk halal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
(Niaskab.go.id/Ozi)