Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kepulauan Nias, yang dilaksanakan setelah sebelumnya Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, juga melakukan kunjungan kerja sekaligus berkantor di wilayah ini.
Secara formal, rangkaian kunjungan ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat koordinasi serta memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat, khususnya dalam melihat kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kepulauan Nias.
Namun di balik itu, publik tentu berharap kehadiran pejabat bukan sekadar rutinitas kunjungan dan dokumentasi seremonial semata. Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan kunjungan, tetapi juga solusi nyata atas berbagai persoalan yang selama ini masih terasa.
Kunjungan Wakil Gubernur dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 25 Juli 2026. Kabupaten Nias menjadi salah satu titik utama dengan sejumlah agenda, di antaranya peninjauan UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias di Kecamatan Gunungsitoli, Puskesmas Botombawo di Kecamatan Hiliserangkai, SMA Negeri 1 Idanogawo, serta Kantor Bupati Nias di Kecamatan Gido.
Agenda tersebut menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi fasilitas kesehatan, pendidikan, serta pelayanan pemerintahan dan infrastruktur lainnya. Meski demikian, masyarakat tentu berharap hasil dari “melihat langsung” itu tidak berhenti pada catatan laporan, melainkan berlanjut pada tindakan nyata yang bisa dirasakan.
Turut hadir dalam penyambutan tersebut Wali Kota Gunungsitoli, Bupati Nias Barat, Wakil Bupati Nias Selatan, Kapolres Nias, Dandim 0213/Nias, perwakilan Danlanal Nias, serta sejumlah pejabat dan unsur terkait lainnya.
Selain di Kabupaten Nias, Wakil Gubernur juga dijadwalkan mengunjungi Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat, dengan agenda peninjauan berbagai fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, lokasi budidaya rumput laut, panti asuhan, hingga infrastruktur turap.
Kehadiran Wakil Gubernur di Kepulauan Nias diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Namun lebih dari itu, masyarakat menanti agar kunjungan ini tidak hanya meninggalkan jejak foto dan laporan kegiatan, melainkan juga membawa perubahan nyata, karena yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar kehadiran pejabat, tetapi kehadiran solusi.
(Niaskab.go.id/Ozi)
