Koordinator aksi yang juga Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul SH MH, menyampaikan bahwa demonstrasi ini digelar sebagai bentuk protes atas penanganan bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara beberapa waktu lalu.(10/12/25)
Menurut Lamsiang, pemerintah pusat dan daerah harus menunjukkan tanggung jawab atas tingginya jumlah korban jiwa serta masih banyaknya warga yang belum ditemukan akibat banjir dan longsor tersebut.
“Kami meminta Presiden RI, Kepala BNPB, Pangdam, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, dan Menteri Sosial untuk turun tangan dan bertanggung jawab atas bencana ini,” ujarnya.
Lamsiang juga mengekspresikan kekecewaannya atas belum ditetapkannya bencana tersebut sebagai bencana nasional, padahal ribuan warga menjadi korban dan dampaknya sangat luas bagi masyarakat.
Selain itu, ia menyesalkan pernyataan Kepala BNPB yang menyebut bahwa situasi bencana “terkesan mencekam hanya di media sosial”.
Menurutnya, pernyataan tersebut melukai perasaan para keluarga korban Dan Masyarakat Yang terdampak, hingga kini masih menunggu kepastian nasib anggota keluarganya yang tertimbun longsor maupun hanyut akibat banjir.
Atas dasar itu, aliansi menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran untuk mendesak adanya reformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan, bukan hanya di institusi kepolisian. “Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat,” tegas Lamsiang.
Sebagai tambahan, Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB), juga mendesak adanya reformasi birokrasi, penindakan terhadap pengusaha yang merusak lingkungan, penutupan perusahaan yang terbukti menyebabkan kerusakan ekologis, serta pemulihan kawasan yang telah terdampak eksploitasi.
Pihaknya juga meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevaluasi, bahkan mengganti Kepala BNPB, Basarnas, dan pejabat lain yang dianggap mengeluarkan pernyataan tidak sensitif terhadap korban,Mereka juga menyoroti adanya oknum aparat yang diduga membekingi aktivitas perusakan hutan.
Sumber : Ketua Umum Horas Bangso Batak.
R£d4KSI
