Musrenbang RKPD merupakan forum penting yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, DPRD, hingga perwakilan masyarakat, guna menyelaraskan program pembangunan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Dalam sambutannya, Bupati Nias menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum strategis untuk merumuskan prioritas pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara program daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi dan nasional.
“Musrenbang ini menjadi wadah menyatukan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga program yang dihasilkan benar-benar berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pelaksanaan Musrenbang RKPD ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, mekanisme penyusunannya juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
Bupati juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk lebih responsif terhadap usulan masyarakat, serta memastikan setiap program yang direncanakan memiliki indikator kinerja yang jelas dan mampu menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Nias.
Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan program prioritas yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, serta pelayanan publik yang lebih optimal.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, DPRD, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat lainnya yang berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Dengan pelaksanaan Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Nias menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, terarah, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
(Niaskab.go.id/Ozi)
